Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut) menunjukan komitmennya dalam menyukseskan pembangunan. Salah satunya dengan meneguhkan prinsip-prinsip pembangunan yang berpijak pada keberlanjutan melalui KLHS.
Ternate, Pijarpena.id
Salah satu upaya untuk memenuhi prinsip pembangunan berkelanjutan itu, diaktualisasi melalui Kajian Lingkungan Hidup Strategis atau KLHS yang merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029.
“KLHS menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa RPJMD kita tidak hanya responsif, tetapi juga bertanggung jawab terhadap lingkungan dan masa depan generasi mendatang,” ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Maluku Utara, Samsuddin A. Kadir ketika membuka kegiatan Konsultasi Publik I penyusunan KLHS RPJMD Provinsi Maluku Utara tahun 2025-2029 di Gamalama Ballroom Bela Hotel Ternate, Selasa (10/6/2025).
Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar agenda formal, melainkan momentum penting untuk memastikan arah pembangunan daerah juga berlandaskan prinsip keadilan antargenerasi.
Lebih lanjut, Sekda juga mengingatkan bahwa hingga 8 Juni 2025, dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Maluku Utara, baru 15 yang menyampaikan data indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dan itupun sebagian besar masih belum lengkap.
Sementara itu, dari mitra pembangunan, baru PT Nusa Halmahera Minerals (NHM) yang tercatat telah memberikan kontribusi data.
“Ini harus menjadi perhatian serius. KLHS tidak akan menghasilkan rekomendasi yang tepat sasaran tanpa dukungan data yang valid dan lengkap dari semua sektor,” tegas Samsuddin.
Ia juga mengimbau seluruh OPD yang belum menyetor data agar segera menindaklanjuti kewajiban tersebut dalam waktu dekat. “Kerja kolaboratif semua pihak sangat menentukan kualitas dokumen RPJMD yang tengah disusun,” tuntutnya.
Sekda juga menginginkan komitmen bersama dari seluruh pemangku kepentingan untuk secara aktif berkontribusi dalam pencapaian TPB.
“Komitmen tersebut kini harus diwujudkan melalui kerja nyata, salah satunya melalui penguatan data dan informasi yang akurat serta partisipatif dari seluruh perangkat daerah,” ucapnya.
Mengakhiri sambutannya, Samsuddin mengapresiasi Bappeda Malut serta seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut.
“Mari kita jadikan forum ini sebagai momentum untuk memperkuat sinergi, meneguhkan komitmen, dan memastikan bahwa seluruh perangkat daerah turut bertanggung jawab dalam memastikan RPJMD yang kita susun benar-benar berpihak pada keberlanjutan,” tandasnya.
Konsultasi Publik penyusunan KLHS RPJMD 2025-2029 yang digelar Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Maluku Utara ini sendiri, difokuskan pada pembahasan capaian indikator TPB berdasarkan data tahun berjalan dan refleksi atas peran OPD, rumusan isu strategis pembangunan berkelanjutan yang perlu dikaji lebih dalam dan dikaitkan langsung dengan arah kebijakan RPJMD.
Kegiatan ini turut dihadiri pimpinan OPD Pemprov Malut, instansi vertikal, kalangan akademisi, perbankan, mitra pembangunan, hingga tim penyusun internal dan eksternal KLHS. (fm)
