Selanjutnya misi 3 yakni “Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Inklusif dan Adaptif Berorientasi pada Kebutuhan Masyarakat” terdapat 27 program perangkat daerah dengan sasaran meningkatnya tata kelola pemerintahan yang adaptif dan melayani. Terdapat tujuh indikator kinerja pada misi ketiga ini.
“Pada Misi 3 ini terdapat program satu aksi Gubernur dan Wakil Gubernur yakni mewujudkan transformasi birokrasi dengan perangkat daerah sasaran seluruh OPD di lingkup Pemprov Malut,” jelasnya.
Di misi ini beberapa hal yang akan coba diterapkan antara lain digitalisasi layanan publik lewat platform terintegrasi, memperkuat SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik), menata ulang tata kelola berbasis merit dan pelayanan, dan membuka kanal keterlibatan publik dalam mengawal kerja-kerja pemerintah.
Sementara untuk Misi 4 yakni “Mewujudkan Prinsip Demokrasi, Stabilitas Keamanan dan Stabilitas Ekonomi”terdapat tujuh program perangkat daerah, dua sasaran dan empat indikator kinerja.
“Tujuannya Menerapkan prinsip-prinsip demokrasi secara konsisten dan berkelanjutan serta mewujudkan stabilitas keamanan dan stabilitas ekonomi melalui pencegahan dan penanganan konflik secara efektif dan berkeadilan,” kata alumni pasca sarjana Fisipol-UGM itu.
Terdapat pula program pembentukan forum kerukunan umat beragama dan forum dialog pemuda lintas etnis, memperkuat koordinasi dengan TNI/Polri dan tokoh adat, serta fasilitasi desa-desa rawan konflik dengan pendekatan dialog dan pembangunan ekonomi.
Untuk Misi 5 yakni “Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi Berbasis Kearifan Lokal dalam Tatanan Masyarakat yang Aman, Nyaman dalam Harmoni Sosial untuk Pembangunan yang Berkelanjutan” terdapat dua program aksi Gubernur dan Wakil Gubernur.
“Mewujudkan ketahanan pangan dan pengendalian harga barito dan sembako, dan penyaluran bantuan sosial bagi rumah ibadah, imam, pendeta, ASN dan buruh,” imbuh Sarmin.
Selanjut upaya-upaya menghidupkan kembali sanggar budaya dan festival lokal, melindungi hutan dan laut lewat ekowisata berbasis masyarakat, menerapkan program sekolah sadar bencana dan lingkungan, dan menghadirkan peraturan adat yang diperkuat secara hukum akan menjadi bagian dari misi kelima yakni ketahanan sosial, budaya dan lingkungan berbasis kearifan lokal.
Dan untuk Misi 6 atau yang terakhir, yakni “Mewujudkan Pengembangan Wilayah Berbasis Kepulauan Melalui Penguatan Infrastruktur dan Sarana Prasarana yang Berkualitas dan Berkeadilan” terdapat enam program aksi Gubernur dan Wakil Gubernur.
Sejumlah hal yang menjadi fokus sasaran lima tahun kedepan antara lain, adanya pelabuhan perintis, subsidi kapal dan transportasi antar-pulau, infrastruktur dasar berupa listrik, air bersih, akses layanan internet, jalan dan jembatan, serta bus sekolah untuk wilayah terpencil.“selain itu perencanaan dan percepatan pembangunan kawasan Ibukota Sofifi Halmahera Metropolitan, penyediaan sarana air bersih dan sanitasi berkelanjutan, pembangunan rumah layak huni dan dapur sehat, pembangunan listrik dan jaringan telekomunikasi, pembangunan jalur transportasi yang efisien serta pembangunan jalan dan jembatan juga Pembangunan akses jalan tani,” rinci Sarmin menutup. (fm)
