Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut) pada Rabu (04/06/2025) secara resmi menyampaikan dokumen Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Malut 2025-2029 pada DPRD Provinsi.
Ternate, Pijarpena.id
Dokumen Ranwal berisi perencanaan lima tahun tersebut diserahkan langsung (sidoa dalam bahasa lokal Maluku Utara) Gubernur Sherly Tjoanda Laos pada ketua DPRD Ikbal Ruray dalam rapat paripurna penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Perwakilan Maluku Utara yang dirangkaikan dengan penyerahan Dokumen Rancangan Awal RPJMD Maluku Utara.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Maluku Utara, Dr. Muhammad Sarmin S. Adam, S.STP, M.Si. mengatakan RPJMD merupakan dokumen jangka menengah yang memuat visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur yang akan dilaksanakan dalam periode lima tahun kepemimpinannya.
“Setelah disampaikan ke DPRD, pembahasan dan penyepakatan ranwal RPJMD dilakukan dalam waktu 10 hari kerja setelah diterima oleh DPRD dan dituangkan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani Gubernur dan Pimpinan DPRD. Tahapan selanjutnya akan diajukan ke Kementerian Dalam Negeri RI untuk dilakukan konsultasi lintas kementerian dan lembaga sebagai bentuk pendekatan top down,” ujar Sarmin sebagaimana rilis yang diterima media ini.
Hasil dari fasilitasi itu, setelah mendapat masukan dari Kementerian dan Lembaga lanjut Sarmin, akan kembali dimusyawarahkan dalam Musrenbang RPJMD sebagai bentuk pendekatan bottom up. Hasil dari Musrenbang dilakukan penyempurnaan menjadi rancangan akhir.
“Kemudian selanjutnya dilakukan reviu APIP oleh Inspektorat dan disampaikan kembali ke DPRD dalam bentuk Rancangan Perda sebagai pendekatan politik dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah,” imbuh Sarmin.
Ranwal RPJMD Provinsi Malut Tahun 2025-2029 sendiri berisi visi dan enam misi yang diusung pasangan Gubernur Sherly Tjoanda Laos dan wakilnya Sarbin Sehe. Terdapat pula 18 program aksi Gubernur dan Wakil Gubernur serta 172 program perangkat daerah.
Adapun Visi dalam dokumen ini yaitu Menjaga Keberagaman Dan Pemerataan Pembangunan Maluku Utara Bangkit, Maju, Sejahtera, Berkeadilan dan Berkelanjutan. keenam misi itu yakni Misi 1 “Mewujudkan Transformasi Sosial Melalui Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berdaya Saing” terdapat lima program aksi Gubernur dan Wakil Gubernur.
“Berupa pembangunan rumah sakit berkualitas taraf nasional; penyediaan pelayanan kesehatan gratis dan berkualitas; pemberian makanan bergizi untuk siswa, santri, ibu hamil, ibu menyusui dan balita; pembangunan sarana dan prasarana olahraga; pemberdayaan perempuan dan pemuda; serta revitalisasi sarana dan prasarana sekolah/madrasah yang berkualitas, pendidikan SMA/SMK gratis inovatif dan bantuan beasiswa untuk akses perguruan tinggi,” kata Sarmin.
Lalu Misi 2 yakni “Mewujudkan Transformasi Kemandirian Ekonomi Berkelanjutan Melalui Diversifikasi Ekonomi dan Hilirisasi Sumber Daya Unggulan” terdapat empat program aksi Gubernur dan Wakil Gubernur.
“Berupa bantuan atau pengadaan alat tangkap nelayan; penguatan ekosistem pendukung pemberian makanan bergizi; pengembangan UMKM berbasis budaya; dan Percepatan pembangunan destinasi pariwisata,” lanjut Sarmin gamblang.
Di misi dua ini, Pemprov Maluku Utara mengusung beberapa program diantaranya hilirisasi perikanan, kelapa, dan rempah, pelatihan UMKM dan koperasi kreatif, penguatan ekonomi digital desa, pusat kreativitas pemuda dan ekonomi kreatif.
