Kritisi Anggaran yang tidak Relevan
Dalam forum tersebut, Samsuddin juga secara terbuka mengkritisi alokasi anggaran yang dinilai tidak relevan dengan prioritas pembangunan. Ia mengungkapkan telah menelaah beberapa rincian belanja perangkat daerah dan menemukan banyak anggaran justru terserap pada pos yang tidak substansial.
“Ada yang belanjanya besar untuk hal-hal yang bukan prioritas, sementara untuk program strategis justru minim. Ini harus kita koreksi bersama,” kata Samsuddin.
Ia meminta agar setiap OPD melakukan verifikasi internal terhadap penganggaran, dan mengalihkannya ke kebutuhan yang lebih prioritas agar target pembangunan bisa tercapai secara optimal.
Menutup arahannya, Sekprov mengajak seluruh peserta forum dari tingkat provinsi dan kabupaten/kota agar memanfaatkan forum ini sebagai ruang kolaborasi yang efektif. Ia berharap, diskusi yang digelar mampu memperkuat sinergi lintas wilayah dan sektor.
“Forum ini harus dimaknai sebagai ruang menyatukan arah dan kekuatan. Kita tidak bisa bekerja sendiri. Hanya dengan kerja kolaboratif, tujuan pembangunan daerah dan nasional bisa dicapai secara maksimal,” pungkasnya.
Kegiatan Forum Lintas Perangkat Daerah yang digelar Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Maluku Utara selama sehari penuh ini sendiri merupakan rangkaian Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) guna penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026.
